Jasa Pengacara & Konsultasi Hukum Solo Raya

LAYANAN JASA HUKUM PERCERAIAN

Kantor hukum kami menyediakan pendampingan komprehensif dalam proses perceraian dengan spesialisasi penanganan di dua jenis pengadilan:

Ruang Lingkup Layanan

1. Penanganan di Pengadilan Agama

- Khusus untuk pemeluk agama Islam

- Berlaku untuk pernikahan tercatat di KUA

- Pengurusan gugatan cerai lengkap

2. Penanganan di Pengadilan Negeri

- Melayani pemeluk agama:

  * Kristen Protestan

  * Katolik

  * Hindu

  * Buddha

  * Konghucu

- Berlaku untuk pernikahan tercatat di Disdukcapil

Layanan Tambahan

Dalam proses gugatan cerai, kami juga dapat membantu pengurusan:

- Penetapan hak asuh anak

- Pengajuan tuntutan nafkah untuk:

  * Anak

  * Mantan istri

Persyaratan Dokumen

Dokumen Wajib:

1. Identitas Penggugat: KTP asli

2. Data Tergugat: Alamat lengkap dan valid

3. Bukti Pernikahan:

   - Muslim: Buku nikah KUA

   - Non-Muslim: Akta perkawinan Disdukcapil

Dokumen Tambahan (Sesuai Kebutuhan):

4. Untuk Hak Asuh:

   - Akta kelahiran anak

   - Kartu keluarga terbaru

5. Untuk Tuntutan Nafkah:

   - Dokumen penghasilan suami

   - Slip gaji atau bukti pendapatan lainnya

6. Kebutuhan Saksi:

   - Minimum 2 orang

   - Dapat berasal dari:

     * Pihak keluarga

     * Orang terdekat yang mengetahui kondisi rumah tangga

Deskripsi Layanan

Kami menyediakan jasa pendampingan hukum komprehensif bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri dalam pengurusan perceraian. Layanan kami mencakup penanganan perkara di dua jenis pengadilan:

1. Pengadilan Agama

• Diperuntukkan bagi pemeluk agama Islam

• Basis hukum: Buku nikah terbitan KUA

• Proses sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan

2. Pengadilan Negeri

• Melayani penganut agama:

  • Kristen Protestan

  • Katolik

  • Hindu

  • Buddha

  • Konghucu

• Basis hukum: Akta perkawinan dari Disdukcapil

Keunggulan Layanan

1. Klien tidak perlu hadir secara fisik di Indonesia

2. Pengurusan dokumen komprehensif

3. Dapat mengintegrasikan tuntutan:

   • Hak asuh anak

   • Nafkah anak

   • Tunjangan mantan istri

Prosedur dan Dokumen

Persyaratan Utama:

1. Surat Kuasa dengan legalisasi KBRI setempat

2. Identitas lengkap:

   • KTP Penggugat/Pemohon

   • Alamat detail Tergugat/Termohon

3. Dokumen Pernikahan:

   • Buku Nikah KUA (Muslim)

   • Akta Perkawinan Disdukcapil (Non-Muslim)

Dokumen Tambahan (Jika Diperlukan):

1. Untuk Hak Asuh Anak:

   • Akta Kelahiran Anak

   • Kartu Keluarga (KK)

2. Untuk Tuntutan Nafkah:

   • Bukti penghasilan/slip gaji suami

   • Dokumen pendukung kebutuhan anak

3. Kesaksian:

   • Minimum 2 orang saksi

   • Dapat berasal dari keluarga/kerabat dekat

Catatan Penting:

• Legalisasi KBRI wajib untuk validitas Surat Kuasa

• Proses dapat dijalankan tanpa kehadiran klien

• Tuntutan tambahan dapat diajukan bersamaan dengan gugatan utama

Ruang Lingkup Pendampingan

Kami menyediakan pendampingan hukum komprehensif untuk proses pembagian harta gono gini dengan memperhatikan yurisdiksi pengadilan:

1. Pengadilan Agama

   • Menangani pembagian harta gono gini bagi yang telah bercerai melalui Pengadilan Agama

   • Proses sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan

2. Pengadilan Negeri

   • Menangani pembagian harta gono gini bagi yang telah bercerai melalui Pengadilan Negeri

   • Proses mengikuti hukum perdata umum

Ketentuan Harta Yang Dapat Dibagi

Dalam proses pembagian harta gono gini, beberapa kriteria penting yang harus diperhatikan:

1. Kriteria Harta Yang Dapat Dibagi:

   • Harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung

   • Aset yang didapatkan dari hasil usaha bersama

   • Properti atau aset yang tercatat sebagai milik bersama

2. Pengecualian (Tidak Dapat Dibagi):

   • Harta dari pemberian atau hibah

   • Aset yang masih dalam status jaminan bank

   • Properti yang masih dalam masa kredit/KPR

   • Harta bawaan masing-masing pihak

Persyaratan Dokumen

Untuk memulai proses pembagian harta gono gini, diperlukan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

Dokumen Pribadi:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak penggugat

2. Data alamat lengkap pihak tergugat

3. Putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)

4. Akta cerai yang sah

Dokumen Kepemilikan Aset:

1. Bukti kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak

2. Sertifikat atau dokumen legal terkait status kepemilikan

3. Dokumen pendukung lainnya yang relevan

Persyaratan Tambahan:

• Minimal dua orang saksi yang dapat memberikan keterangan

• Dokumentasi pendukung terkait perolehan harta selama perkawinan

Layanan Pendampingan Yang Diberikan:

1. Konsultasi awal dan analisis kasus

2. Penyusunan dokumen gugatan

3. Pendampingan selama proses persidangan

4. Mediasi antar pihak jika diperlukan

5. Eksekusi putusan pengadilan

Sebagai mitra terpercaya dalam bidang hukum keluarga, kami menyediakan pendampingan komprehensif untuk proses penetapan ahli waris di Pengadilan Agama. Tim pengacara kami akan membantu Anda mulai dari tahap persiapan dokumen hingga proses persidangan.

Lingkup Layanan

Kami memberikan pendampingan hukum menyeluruh dalam:

• Penyusunan permohonan penetapan ahli waris

• Representasi klien di Pengadilan Agama

• Proses validasi dan verifikasi dokumen

• Konsultasi hukum terkait hak waris

Aspek Penting Penetapan Ahli Waris

Penetapan ini mencakup tiga elemen krusial:

1. Pengesahan status pewaris

2. Identifikasi dan validasi ahli waris yang sah

3. Penentuan proporsi hak waris masing-masing pihak

Hal Yang Perlu Diperhatikan

Keterlibatan seluruh ahli waris adalah WAJIB dalam proses ini. Kelalaian dalam menyertakan salah satu ahli waris dapat berakibat:

• Permohonan ditolak pengadilan

• Risiko pembatalan penetapan di kemudian hari

• Potensi sengketa waris

Persyaratan Dokumentasi

Dokumen Pribadi Ahli Waris:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP)

• Kartu Keluarga (KK)

• Akta Kelahiran (prioritas untuk anak pewaris)

Dokumen Pewaris:

• Surat Kematian

• Buku Nikah

• KTP dan KK (jika tersedia)

Tambahan:

• Dua orang saksi dengan dokumen identitas lengkap

Tim kami akan membantu memastikan kelengkapan seluruh dokumen untuk memperlancar proses penetapan ahli waris Anda.

Kami menyediakan pendampingan hukum komprehensif dalam proses penetapan kewarisan di Pengadilan Agama. Tim profesional kami akan membantu Anda menjalani seluruh tahapan penetapan secara legal dan sistematis.

RUANG LINGKUP LAYANAN

Dalam proses penetapan ahli waris, kami akan membantu memastikan tiga aspek kunci:

1. Legitimasi status pewaris yang telah meninggal dunia

2. Identifikasi dan verifikasi seluruh pihak yang berhak menjadi ahli waris

3. Penentuan proporsi pembagian warisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku

PERSYARATAN DOKUMEN

Untuk memastikan proses berjalan lancar, diperlukan dokumen-dokumen berikut:

• Kartu Identitas (KTP) semua ahli waris

• Kartu Keluarga (KK) semua ahli waris

• Akta Kelahiran ahli waris (khususnya anak pewaris)

• Surat Kematian pewaris

• Buku Nikah/Akta Perkawinan pewaris

• Dokumen identitas pewaris (KTP & KK) bila tersedia

• Dua orang saksi yang memahami silsilah keluarga

PENTING DIPERHATIKAN

Keberhasilan proses penetapan ahli waris sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pihak yang berhak. Penetapan dapat terancam batal atau ditolak jika:

• Ada ahli waris yang tidak diikutsertakan

• Informasi tidak lengkap atau tidak akurat

• Dokumen pendukung tidak memadai

Kami akan membantu memastikan seluruh prosedur dan persyaratan terpenuhi untuk menghasilkan penetapan yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

MANFAAT MENGGUNAKAN LAYANAN KAMI

1. Pendampingan profesional dari tim berpengalaman

2. Proses yang sistematis dan terstruktur

3. Meminimalisir risiko penolakan atau pembatalan

4. Konsultasi menyeluruh tentang hak dan kewajiban ahli waris

5. Perlindungan kepentingan hukum seluruh pihak

Isbat / Itsbat Nikah dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri agar perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam tersebut menjadi sah menurut hukum Indonesia, sehingga dapat dikeluarkan “Buku Nikah”.

Dasar hukum Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

“ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Adapun pihak yang berhak mengajukan Permohonan Isbat /  Isbat Nikah di Pengadilan Agama sesuai Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

“ Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”

DESKRIPSI LAYANAN

Kami menyediakan pendampingan hukum komprehensif untuk proses pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri. Layanan ini dikhususkan bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara agama (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, atau Konghucu) namun belum memiliki pencatatan resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

TUJUAN LAYANAN

1. Memperoleh legalitas hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama

2. Mendapatkan Akta Perkawinan resmi dari Dinas Pencatatan Sipil

3. Memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan keturunannya

PERSYARATAN DOKUMEN

Dokumen Utama:

• Identitas diri (KTP) pasangan suami-istri

• Kartu Keluarga terkini

• Akta Kelahiran kedua pasangan

• Dokumentasi pernikahan secara agama

• Akta Kelahiran anak (jika ada dan hendak disahkan)

• Dua orang saksi beserta identitasnya

Ketentuan Khusus:

Pernikahan dengan WNA:

• Surat keterangan izin menikah dari kedutaan negara asal

Status Janda/Duda:

• Akta Perceraian

• Salinan Putusan Pengadilan tentang perceraian

PEMBATASAN LAYANAN

Permohonan tidak dapat diproses apabila:

• Salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah

• Dokumentasi pernikahan secara agama tidak lengkap

• Persyaratan administratif tidak terpenuhi

PROSES PENDAMPINGAN

1. Konsultasi awal dan analisis dokumen

2. Penyusunan permohonan pengesahan

3. Pendampingan sidang di Pengadilan Negeri

4. Fasilitasi pengurusan Akta Perkawinan

5. Konsultasi pasca penetapan

JAMINAN LAYANAN

• Penanganan oleh pengacara berpengalaman

• Proses yang efektif dan efisien

• Kerahasiaan informasi klien terjamin

• Pendampingan hingga terbitnya Akta Perkawinan

Kantor kami menyediakan jasa konsultasi dan pendampingan hukum profesional untuk proses pembatalan perkawinan, baik melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Latar Belakang

Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang sering muncul dalam kasus pernikahan kedua yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama. Dalam situasi ini, istri pertama memiliki landasan hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan melalui jalur pengadilan.

Pihak yang Memiliki Wewenang Mengajukan Pembatalan

1. Pasangan suami atau istri

2. Anggota keluarga dalam garis keturunan vertikal ke atas

3. Pejabat berwenang (selama ikatan perkawinan masih berlangsung)

4. Pejabat yang mendapat penunjukan resmi

5. Pihak berkepentingan (setelah perkawinan dinyatakan putus)

Dokumen yang Diperlukan

1. Identitas Pemohon:

   • Kartu Tanda Penduduk (KTP)

   • Kartu Keluarga (KK)

2. Dokumen Perkawinan:

   • Buku Nikah/Akta Perkawinan Pemohon

   • Buku Nikah/Duplikat Buku Nikah/Akta Perkawinan Disdukcapil pihak Tergugat

3. Dokumen Pendukung:

   • Akta Kelahiran Anak (jika ada)

   • Data alamat lengkap Tergugat

   • Minimal dua orang saksi

Proses Pendampingan

Kami menyediakan pendampingan komprehensif meliputi:

• Analisis kasus dan dokumen

• Penyusunan gugatan

• Pendampingan sidang

• Konsultasi berkelanjutan

• Penyelesaian proses administrasi

Jaminan Layanan

• Ditangani oleh pengacara berpengalaman

• Kerahasiaan informasi terjaga

• Pendekatan profesional

• Solusi hukum yang terukur

Deskripsi Layanan

Sebagai mitra hukum terpercaya, kami menyediakan layanan pendampingan profesional untuk pengurusan perwalian anak melalui jalur pengadilan. Tim kami hadir untuk memastikan proses perwalian berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jurisdiksi Pengadilan

• Pengadilan Agama: Untuk pemohon beragama Islam

• Pengadilan Negeri: Untuk pemohon beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu

Pihak yang Dapat Mengajukan

1. Orangtua biologis (terutama dalam kasus salah satu orangtua telah meninggal)

2. Anggota keluarga dari pihak anak

3. Pihak yang memiliki hubungan persaudaraan

4. Individu di luar keluarga

5. Institusi berbadan hukum

Regulasi Terkait

Untuk kategori pemohon selain orangtua kandung, proses perwalian mengacu pada ketentuan PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Persyaratan Dokumen

1. Identitas Pemohon:

   • Kartu Tanda Penduduk (KTP)

   • Kartu Keluarga

   • Dokumen pernikahan/perceraian yang relevan

2. Dokumen Anak:

   • Akta Kelahiran

   • Kartu Keluarga (bila tersedia)

3. Dokumen Pendukung:

   • Surat keterangan kematian orangtua (jika relevan)

   • Dokumen kepemilikan aset (jika diperlukan untuk kepentingan anak)

Catatan: Setiap kasus perwalian memiliki karakteristik unik. Konsultasikan kasus Anda dengan tim kami untuk mendapatkan panduan yang sesuai dengan situasi spesifik Anda.

Deskripsi Layanan

Kantor hukum kami menyediakan pendampingan komprehensif dalam proses pengajuan permohonan atau gugatan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama. Layanan ini bertujuan memastikan status hukum anak melalui penetapan ayah biologis secara legal, yang kemudian dapat dicatatkan dalam akta kelahiran anak.

Landasan Hukum

Layanan ini berpijak pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum utama dalam penentuan asal usul anak.

Mekanisme Pengajuan

Terdapat dua jalur prosedur yang dapat ditempuh:

1. Permohonan Bersama (Voluntair)

   • Diajukan secara bersama oleh kedua orang tua biologis

   • Proses lebih sederhana karena bersifat kesepakatan

   • Tidak ada pihak yang diperkarakan

2. Gugatan Individual (Contentiosa)

   • Diinisiasi oleh ibu biologis

   • Ditujukan kepada pihak ayah biologis yang belum mengakui

   • Melibatkan proses pembuktian lebih kompleks

Persyaratan Administratif

Dokumen yang perlu disiapkan:

1. Kartu Identitas (KTP) Pemohon/Penggugat

2. Data Kependudukan (Kartu Keluarga) Pemohon/Penggugat

3. Dokumen Kelahiran:

   • Surat Keterangan Lahir dari institusi kesehatan, atau

   • Akta Kelahiran anak (jika hanya tercantum nama ibu)

4. Bukti Pendukung:

   • Hasil Tes DNA (jika tersedia)

   • Keterangan minimal 2 orang saksi

5. Alamat lengkap Tergugat (khusus untuk jalur gugatan)

Kami memberikan pendampingan penuh mulai dari konsultasi awal, penyusunan dokumen, hingga proses persidangan untuk memastikan kepentingan hukum Anda dan anak terpenuhi secara optimal.

Kami menyediakan pendampingan hukum komprehensif dalam proses adopsi anak, meliputi prosedur di Dinas Sosial hingga pengesahan di Pengadilan.

JURISDIKSI PENGADILAN

• Pengadilan Agama: Untuk pemohon beragama Islam

• Pengadilan Negeri: Untuk pemohon beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu

KRITERIA ANAK YANG DAPAT DIADOPSI

Persyaratan Umum:

• Usia maksimal 18 tahun

• Status anak terlantar/ditelantarkan

• Berada dalam pengasuhan keluarga/lembaga

• Membutuhkan perlindungan khusus

Prioritas Berdasarkan Usia:

1. Prioritas Utama: Anak di bawah 6 tahun

2. Pertimbangan Khusus:

   • Usia 6-12 tahun (dengan alasan mendesak)

   • Usia 12-18 tahun (memerlukan perlindungan khusus)

TAHAPAN PROSES ADOPSI

1. Tahap Permohonan Awal

   • Pengajuan ke Dinas Sosial

   • Mendapatkan rekomendasi adopsi

2. Tahap Penetapan Hukum

   • Pengajuan permohonan ke pengadilan berwenang

   • Proses penetapan status hukum adopsi

DUKUNGAN LAYANAN KAMI

• Konsultasi menyeluruh tentang persyaratan

• Pendampingan penyusunan dokumen

• Asistensi proses di Dinas Sosial

• Representasi di pengadilan

• Pengurusan dokumen legal terkait

Tim hukum kami siap membantu memberikan konsultasi detail mengenai persyaratan dokumen dan prosedur adopsi sesuai dengan situasi spesifik Anda.

Deskripsi Layanan

Kami menyediakan pendampingan hukum komprehensif untuk proses pengesahan anak melalui Pengadilan Negeri. Layanan ini ditujukan bagi orang tua yang ingin memberikan status hukum yang sah bagi anak yang lahir di luar perkawinan resmi.

Prosedur & Ketentuan:

1. Orang tua wajib terlebih dahulu melegalkan status perkawinan mereka

2. Pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri

3. Pencatatan di akta kelahiran (catatan pinggir)

Manfaat:

• Status hukum anak yang legal dan terjamin

• Pencantuman nama kedua orang tua biologis di akta kelahiran

• Perlindungan hak-hak anak secara hukum

B. PENGAKUAN ANAK (ERKENING)

Deskripsi Layanan

Kami membantu proses pengakuan anak melalui dua jalur:

1. Pengajuan ke Pengadilan Negeri

2. Pendaftaran langsung ke Dinas Pencatatan Sipil

Keunggulan Prosedur:

• Tidak mensyaratkan perkawinan resmi orang tua

• Proses lebih fleksibel

• Tetap memberikan kepastian hukum bagi anak

Tujuan Utama:

• Memastikan pencatatan resmi kedua orang tua biologis

• Memberikan status hukum yang jelas

• Melindungi hak-hak anak di mata hukum

DUKUNGAN LAYANAN

1. Konsultasi awal menyeluruh

2. Penyiapan dokumen hukum

3. Pendampingan di pengadilan

4. Koordinasi dengan Dinas Pencatatan Sipil

5. Pemantauan proses hingga selesai

PERSYARATAN DOKUMEN

Untuk informasi detail mengenai persyaratan dokumen specific case, silakan konsultasikan langsung dengan tim hukum kami.

Setiap kasus memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan berbeda. Konsultasi awal akan membantu menentukan strategi terbaik sesuai kondisi Anda.

Kami menyediakan pendampingan hukum komprehensif untuk proses Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mencakup:

• Penyusunan permohonan Peninjauan Kembali

• Pembuatan memori Peninjauan Kembali

• Penyusunan kontra memori Peninjauan Kembali

Ruang Lingkup Perkara

Layanan kami mencakup perkara-perkara dalam bidang:

1. Hukum Keluarga

   • Perkara perceraian

   • Sengketa hak asuh anak

   • Pembagian harta gono-gini

   • Sengketa warisan

2. Hukum Perdata

   • Perkara wanprestasi

   • Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH)

3. Hukum Ekonomi Syariah

   • Sengketa ekonomi syariah

   • Perkara perbankan syariah

Prosedur Konsultasi

Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai:

• Persyaratan pengajuan

• Dokumen yang diperlukan

• Prosedur dan timeline

• Analisis prospek perkara

• Estimasi biaya

Silakan menghubungi tim konsultan hukum kami untuk penjadwalan konsultasi awal.

Catatan: Setiap perkara memiliki karakteristik unik yang memerlukan analisis mendalam untuk menentukan strategi Peninjauan Kembali yang tepat.

Jasa Buat Perjanjian Pra Nikah/ Pasca Nikah Untuk Pisah Harta

Jasa pembuatan perjanjian perkawinan dalam 2 (dua) pilihan waktu pilihan, yaitu:

1. Perjanjian Pra Nikah (prenuptial agreement) yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum menikah;

2. Perjanjian Pasca Nikah (postnuptial agreement) yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat setelah menikah.

Harga Mulai :

Rp 5 Jt

Jangka waktu penyelesaian :
5 hari s/d 7 hari

Kantor Hukum Kami melayani pembuatan perjanjian pembagian harta gono gini.

Perjanjian ini hanya bisa dibuat ketika suami dan isteri sudah sama-sama telah sah bercerai dengan memiliki putusan cerai serta akta cerai.

Perjanjian ini hanya bisa dibuat apabila mantan suami dan mantan isteri bersepakat tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk membuat perjanjian tersebut.

Syarat dan ketentuan :

• KTP mantan isteri dan mantan suami;

• NPWP;

• Kartu Keluarga (KK);

• Putusan Cerai;

• Akta Cerai;

• Data asset bergerak atau tidak bergerak yang akan dibagi.

Deskripsi Layanan:

Kami menyediakan layanan pendampingan komprehensif dalam proses legalisasi dokumen perceraian melalui berbagai instansi resmi. Layanan ini dirancang khususnya bagi WNI yang memerlukan pengesahan dokumen perceraian untuk kepentingan di luar negeri, terutama untuk rencana pernikahan.

Cakupan Legalisasi:

Kami membantu proses legalisasi berjenjang melalui institusi berwenang:

1. Pengesahan di Mahkamah Agung RI

2. Verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM

3. Pengesahan di Kementerian Luar Negeri

4. Legalisasi akhir di Kedutaan Besar negara tujuan

Persyaratan Dokumen:

• Surat pemberian kuasa bermaterai kepada perwakilan kami

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku

• Dokumen putusan perceraian yang asli

• Akta perceraian yang asli

Keunggulan Layanan:

• Pengurusan menyeluruh tanpa perlu kehadiran klien

• Pendampingan dari awal hingga selesai

• Jaminan keaslian dokumen legalisasi

• Proses yang efisien dan profesional

• Konsultasi tentang prosedur dan persyaratan terkait

Manfaat:

• Memastikan keabsahan dokumen untuk penggunaan internasional

• Memudahkan proses administrasi di luar negeri

• Memberikan kepastian hukum bagi dokumen perceraian

• Memperlancar proses pernikahan di luar negeri

Catatan: Waktu pengurusan dan biaya dapat bervariasi tergantung pada negara tujuan dan kompleksitas prosedur yang diperlukan.

Deskripsi Layanan

Legal Keluarga menyediakan pendampingan hukum komprehensif untuk proses kasasi di Mahkamah Agung, meliputi penyusunan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi.

Ruang Lingkup Perkara

Kami menangani upaya kasasi untuk perkara:

1. Perceraian dan Hak Pengasuhan Anak

2. Pembagian Harta Gono-Gini

3. Sengketa Waris

4. Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

5. Sengketa Ekonomi Syariah

Ketentuan dan Batas Waktu

Pengajuan Kasasi

• Permohonan Kasasi:

  • Batas waktu: 14 hari sejak putusan dibacakan atau

  • 14 hari sejak pemberitahuan putusan diterima

Prosedur Lanjutan

• Memori Kasasi:

  • Wajib diajukan

  • Batas waktu: 14 hari setelah pemberitahuan putusan

• Kontra Memori Kasasi:

  • Batas waktu: 14 hari setelah pihak termohon menerima memori kasasi

Konsultasi dan Informasi

Untuk informasi detail mengenai:

• Persyaratan dokumen

• Prosedur pengajuan

• Biaya layanan

• Konsultasi awal

Silakan menghubungi tim Legal Keluarga untuk panduan lebih lanjut.

Keunggulan Layanan

• Pendampingan oleh pengacara berpengalaman

• Penanganan profesional dan terstruktur

• Konsultasi menyeluruh

• Pemahaman mendalam tentang prosedur kasasi

• Penyusunan dokumen hukum yang komprehensif

Ruang Lingkup Layanan

Kami menyediakan pendampingan hukum komprehensif untuk proses banding di Pengadilan Tinggi, meliputi:

• Pengajuan permohonan banding

• Penyusunan memori banding

• Pembuatan kontra memori banding

Cakupan Bidang Perkara

Layanan banding kami mencakup perkara-perkara:

1. Kasus Keluarga:

   • Perceraian dan perwalian anak

   • Pembagian aset perkawinan (gono-gini)

   • Sengketa warisan

2. Kasus Perdata:

   • Perkara wanprestasi

   • Gugatan perbuatan melawan hukum

3. Perkara ekonomi syariah

Ketentuan dan Prosedur Banding

1. Tenggat Waktu Pengajuan:

   • Batas waktu permohonan: 14 hari sejak:

     • Putusan dibacakan, atau

     • Pemberitahuan putusan diterima

2. Prosedur Memori Banding:

   • Pengajuan bersifat opsional (tidak wajib)

   • Dapat diajukan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi

   • Tidak ada batasan waktu spesifik, namun disarankan segera

3. Ketentuan Kontra Memori:

   • Batas waktu pengajuan: 14 hari setelah penerimaan memori banding oleh pihak Terbanding

Konsultasi Lanjutan

Untuk informasi detail mengenai:

• Persyaratan dokumen

• Prosedur pengajuan

• Estimasi biaya

• Strategi penanganan

Silakan menghubungi tim legal kami untuk konsultasi mendalam sesuai kebutuhan kasus Anda.

Upaya hukum perlawanan  diajukan oleh pihak Tergugat/ Termohon yang tidak hadir sama sekali ke pengadilan dengan tujuan membatalkan putusan pengadilan yang telah diputus secara versten (tanpa hadirnya Tergugat).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan perlawanan/ verzet :

• Jangka waktu pengajukan perlawanan / verzet tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari setelah pihak yang tidak hadir menerima surat pemberitahuan putusan dari pengadilan;

• Perlawanan / Verzet diajukan dalam bentuk permohonan secara tertulis ke Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan dan ingin membatalkan putusan cerai tersebut.

Perlawanan dapat diajukan oleh pihak Tergugat dalam beberapa kasus, seperti :

• Perlawanan terhadap putusan cerai & hak asuh anak;

• Perlawanan terhadap putusan pembagian harta gono gini;

• Perlawanan terhadap putusan pembagian waris;

• Perlawanan terhadap putusan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

• Perlawanan terhadap putusan sengketa ekonomi syari’ah.

Kantor hukum kami menyediakan layanan komprehensif dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri, meliputi:

Ruang Lingkup Pendampingan:

1. Pihak Penggugat

Kami memberikan pendampingan profesional bagi klien yang mengajukan:

• Gugatan Wanprestasi (Pelanggaran Perjanjian)

• Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

2. Pihak Tergugat

Memberikan perlindungan hukum dan pendampingan bagi klien yang menerima gugatan dalam perkara:

• Tuduhan Wanprestasi

• Tuduhan Perbuatan Melawan Hukum

Spesialisasi Penanganan Kasus:

Kami memiliki pengalaman mendalam dalam menangani berbagai perkara perdata, termasuk:

1. Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang

2. Sengketa Properti dan Pertanahan

3. Pelanggaran Kontrak Bisnis

Konsultasi Awal:

Untuk memulai proses pendampingan hukum, kami menyediakan konsultasi mengenai:

• Analisis kasus

• Persyaratan dokumen

• Strategi penanganan perkara

• Estimasi waktu dan biaya

Hubungi tim kami untuk mendapatkan panduan lengkap tentang dokumen yang perlu disiapkan dan langkah-langkah penanganan kasus Anda.